Baca Juga
Kemacetan lalu lintas dan polusi adalah persoalan kota metropolitan, salah satunya Jakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan membuat program hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau sering dikenal car free day (CFD).
Populasi kendaraan bermotor tak cuma mengakibatkan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta menjadi semakin parah. Dampak lainnya adalah semakin bertambahnya tingkat polusi udara. Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 23 persen pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini berasal dari asap kendaraan bermotor.
Pertama kali dilaksanakan pada 23 Mei 2002 di Sudirman-Thamrin, HBKB bertujuan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor.
Kemarin, sebuah kegiatan yang sangat positif di arena HBKB yaitu Parade Kita Indonesia digelar. Sayangnya kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat persatuan, persaudaraan tercampur oleh maraknya atribut-atribut partai.
Kasus ini tak bisa didiamkan karena keberadaan atribut partai di arena HBKB melanggar Pergub DKI No. 12 Tahun 2016. Disebutkan pada pasal 7 ayat 2 dalam pergub tersebut, HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.
Pemprov DKI harus mengawal kewibawaan peraturan gubernur tersebut. Jika tidak, kita khawatir kasus serupa akan terus berulang. Harus diingat pula, di masa-masa kampanye Pilkada seperti ini banyak yang memanfaatkan HBKB untuk “memperkenalkan diri” .
Hal ini, kita menginginkan pemerintah, aparat hukum, KPU atau Bawaslu menjalankan fungsinya masing-masing. Harapan kita adalah Pilkada bisa berlangsung tertib, aman dan lancar. Di samping itu, kita menginginkan masyarakat merasa nyaman saat memanfaatkan arena HBKB untuk berolahraga dan berekreasi tanpa terganggu atau tergusur oleh agenda-agenda politik.
*Annisa Fadhilah
Mahasiswi Jurnalistik, Politeknik Negeri Jakarta
Sumber gambar : https://www.istania.net
