Baca Juga
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun telah menyelesaikan sekolah menengah pertama, atau setara dengan sembilan tahun. Pada Maret 2023, 30,22% dari lulusan ini berasal dari sekolah menengah atas. Terdapat 24,62% lulusan sekolah dasar, diikuti oleh 22,74% lulusan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan perguruan tinggi adalah 10,15% pada tahun 2023. Selain itu, terdapat proporsi yang sangat tinggi dari populasi, dengan 9,01% populasi dan 3,25% persen populasi yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan dasar atau program yang setara (Muhamad 2023). Hal Ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pendidikan masih didominasi oleh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, meskipun ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan tinggi. Selain itu, berdasarkan data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau yang setara masih sangat tinggi.
Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya terpusat di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Sebaliknya, daerah lain seperti Papua, Sulawesi, NTB, NTT, kalimantan, dan Bali mengalami ketertinggalan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Alhasil, pendidikan di kota-kota besar lebih baik jika dibandingkan dengan daerah terpencil, luar provinsi, dan daerah miskin (3T) (Durrotunnisa and Nur 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tingkat pendidikan antara kota dan desa. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya pendidikan dan fasilitas pendidikan yang cukup di kota-kota besar, namun hal ini belum dapat menjamin bahwa pendidikan di beberapa daerah seperti daerah terpencil, provinsi terpencil, dan daerah miskin (3T) setara dengan kualitas pendidikan di perkotaan. Terlebih, pemerintah hanya memfokuskan pertumbuhan di wilayah Jawa dan Sumatera.
Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan tercermin dari kondisi sarana dan prasarana sekolah. Di daerah pedesaan, banyak fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan fasilitas dan peralatan sekolah berkembang dengan baik di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas pendidikan adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Ada sekitar 23% atau 299.000 dari total 1.300.000 ruang belajar yang rusak, dan sekitar 18% atau 242.000 ruangan mengalami kerusakan yang serius. Terlepas dari kenyataan bahwa sekitar 760.000 ruang belajar masih aktif atau sekitar 59%, kondisi ruang belajar yang rusak ini akan secara signifikan memengaruhi pengalaman belajar dan tumbuh kembang siswa di sekolah (Durrotunnisa and Nur 2020) Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana sekolah. Terlihat bahwa di perkotaan, terjadi kemajuan dalam pengembangan fasilitas dan perlengkapan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sedangkan di daerah pedesaan, banyak lembaga pendidikan yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan peserta didik. Rusaknya infrastruktur juga turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas pendidikan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh ruang kelas di pedesaan rusak atau dalam kondisi parah, yang tentu saja mempengaruhi situasi belajar siswa.
Oleh karena itu, Kesenjangan pendidikan di Indonesia menjadi masalah yang memprihatinkan. Di pedesaan, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan yang bisa mengubah masa depan mereka. Di sisi lain, anak-anak di kota-kota besar biasanya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tetapi keuntungan ini hanya tersedia bagi beberapa individu yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Kesenjangan pendidikan yang semakin melebar di antara wilayah perkotaan dan perdesaan , serta antara kelompok kaya dan kelompok miskin, akan memperparah kesenjangan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian serius terhadap upaya untuk menutup kesenjangan pendidikan dengan menciptakan sistem yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Meningkatnya angka putus sekolah terjadi di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Angka putus sekolah pada tingkat SD tercatat sebesar 0,13% di tahun 2022, meningkat sekitar 0,01% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tingkat SMP, angka putus sekolah mencapai 1,38% atau setara dengan 13 orang dari setiap 1.000 penduduk, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Tidak hanya di tingkat SMP, tahun yang sama juga mengalami kenaikan angka putus sekolah di SMA dan tingkat menengah lainnya (Badan Pusat Statistik 2022). Banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memerlukan perbaikan. Salah satu contohnya adalah angka putus sekolah yang terus meningkat. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan seperti sekolah menengah menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Masih banyak anak yang tidak mendapat kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
Lebih lanjut, laporan BPS bulan Maret 2023 mengungkapkan bahwa masih ada kesenjangan pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 5,11 persen penduduk yang tinggal di daerah pedesaan tidak menyelesaikan pendidikan dasar dengan persentase 12,39% sedangkan hanya 1,93% penduduk di perkotaan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, hanya 27,98% penduduk di wilayah perdesaan yang memiliki pendidikan sekolah menengah atas, sedangkan di wilayah perkotaan mencapai 49,16 (BPS 2024). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pendidikan masyarakat di wilayah perkotaan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Meskipun BPS mencatat adanya peningkatan pencapaian pendidikan di kedua wilayah, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk desa memiliki tingkat pendidikan tiga kali lebih rendah daripada penduduk kota atau bahkan tidak ada sama sekali. Jumlah individu yang memiliki ijazah sekolah menengah atau yang setara lebih banyak di daerah perkotaan dibanding perdesaan.
Tidak hanya kesenjangan yang terjadi d kota dan perdesaan faktanya, masih banyak sekolah di indonesia yang rusak dan memerlukan perbaikan. Sebesar 57,13% ruang kelas tingkat sekolah dasar mengalami kerusakan, Pada tahun ajaran 2021 hingga 2022 terdapat kenaikan sebesar 37,4 poin atau sekitar 57,13% ruang kelas yang mengalami kerusakan baik ringan hingga sedang. Sementara itu tingkat sekolah menengah pertama mengalami kerusakan ruang kelas ringan hingga sedang dengan presentase 57,13% hal ini menunjukkan terdapat kenaikan persentase dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 50,56%. Tidak hanya di jenjang SD dan SMP, kerusakan ringan hingga sedang pada ruang kelas juga terjadi di tingkat SMK. Terjadi peningkatan persentase kerusakan sebesar 2,27 poin, yaitu sekitar 45,23% (Sarnita 2022)
Dengan demikian, situasi pendidikan di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Salah satu penyebab terbatasnya akses terhadap pendidikan adalah kesenjangan. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, data menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih minim, terutama di daerah terpencil dan miskin. Selain itu, terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki ijazah sekolah dasar atau sederajat, dan angka putus sekolah meningkat di semua tingkat pendidikan. Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa juga tercermin dari kondisi infrastruktur sekolah yang rusak dan memerlukan perbaikan. Degradasi ruang kelas di daerah pedesaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, dimana hampir setengah dari ruang kelas tersebut masih dalam kondisi buruk.
Ketimpangan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu segera diatasi karena berdampak negatif terhadap indeks pembangunan manusia suatu negara. Sebab, pendidikan merupakan kunci terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya pendidikan menghalangi banyak orang untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, mereka cenderung hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Situasi ini tidak bisa berlanjut dalam jangka panjang. Berbagai solusi dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun yang pertama, pemerintah harus mendirikan dan melakukan pemeliharaan tempat pendidikan yang memadai dan layak untuk meningkatkan kuantitas dan aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan dan daerah yang kurang beruntung secara ekonomi. Pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas guru di bidang-bidang tersebut untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan seluruh anak di Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan tanpa terkecuali. Pemerintah juga dapat meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, termasuk dengan memberikan beasiswa dan insentif kepada siswa berbakat dari keluarga miskin. Selain itu, organisasi non-pemerintah (LSM) dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah terpencil dan miskin serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negara. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia dan membangun masyarakat yang lebih terdidik dan terampil, solusi-solusi tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
REFERENSI
BPS. 2024. “Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, Dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2009-2023.” Badan Pusat Statistik.
Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak Dari SMA Pada Maret 2023.” Databoks, no. Maret: 9–10.
Sarnita, Sadya. 2022. “Kondisi Ruang Kelas Sekolah Di Indonesia,” 1–7.
Durrotunnisa, and Hanita Ratna Nur. 2020. Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu,. Jurnal Basicedu 5 (5): 3(2), 52432.
Badan Pusat Statistik. 2022. “Persentase Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan,” 1–7.
Penulis :
Nurul Hamidah (202214500044) - R4A
Universitas Indraprasta PGRI
