Baca Juga
KONSEPSI EKONOMI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin merupakan waktu pemerintahan di era Presiden Soekarno kembali memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya Dekrit tersebut membuat Indonesia memasuki babak baru pemerintahan, setelah sebelumnya menganut sistem pemerintahan parlementer dengan konstitusinya UUDS 1950 yang dianggap tidak mampu membawa perubahan signifikan terhadap pembangunan ekonomi serta akibat sering bergantinya kabinet maka instabilats politik tidak tercapai dikarenakan adanya pemberontakan dari beberapa golongan seperti pemberontakan daerah PRRI/PERMESTA dan golongan agama oleh DI/TII. Maka atas keadaan negara yang tidak kondusif itu diperlukan sebuah kepemimpinan yang terstrukturr dan terkomando untuk menciptakan stabilitas politik. Diawali dengan Move Politic Presiden Soekarno dengan mengeluarkan “Konsepsi Presiden” serta adanya dukungan militer karena ketidakstabilan yang diciptakan dalam pertarungan pada masa demokrasi parlementer itu maka Demokrasi Terpimpin hadir sebagai jawaban atas segala permasalahan tersebut.
Pada masa Demokrasi Terpimpin untuk menjawab segala carut marut perekonomian, maka konsepsi di bidang ekonomi dibuatlah yang dikenal istilah “Ekonomi Terpimpin” atau “Ekonomi Berdikari”. Sistem ini memiliki sebuah konsep dimana pada hakikatnya negara mempunyai kekuasaan tertinggi dengan menguasai sektor-sektor ekonomi utama. Negara mengusai kegiatan ekonomi mulai dari alat produksi, jalur distribusi, serta modal. Untuk membangun sebuah sistem perekonomian yang komperhensif maka dicanangkanlah satu rencana pembangunan nasional untuk dapat melaksanakan mekanisasi pertanian dan industrialisasi pertanian. Menurut Soekarno Ekonomi Terpimpin merupakan jalan guna mewujudkan apa yang ia sebut sebagai Sosialisme Indonesia, sebuah tatanan pereknomian masyarakat Indonesia yang lepas dari ketergantuan terhadap kapitalisasi asing, meningkatkan produksi dalam negeri dan melepaskan Indonesia dari situasi harga komoditas yang fluaktif di pasar internasional.
Untuk mewujudkan cita-cita besar menuju pada Sosialisme Indonesia selama 30 tahun tersebut maka dirumuskan tahapan awal pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Nasional 8 tahun sebagai dasar pertimbangan bagi seluruh kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dalam negeri. Setidaknya ada empat catatan penting pada konsepsi Ekonomi Terpimpin pada Pembangunan Nasional 8 tahun tersebut.
Pertama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk atas dasar kebutuhan ekonomi negara serta nasionalisasi terhadap perusahaan asing terutamanya perusahaan swasta milik Belanda itu BUMN menjadi sandaran utama serta aktor sentral ekonomi nasional. Sebagai perwujudan dari kehadiran negara yang memimpin arus ekonomi utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan dukungan yang berasal dari APBN dan perbankan untuk melaksanakan tugasnya sebagai prioritas bahwa dana bank sentral (BI) sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan.
Ekonomi Terpimpin menginstruksikan untuk membagi perimbangan perusahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya menjadi empat bagian. Pertama, perusahaan yang ditugaskan dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan air. Kedua, perusahaan yang ditugaskan untuk mengurus proses produksi penting bagi negara dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ketiga, perusahaan vital menurut kebijaksanaan negara. Keempat, perusahaan swasta yang mempunyai modal 50% swasta dan 50% pemerintah dan hak mengontrol manajemennya ada pada pemerintah. Kesemua perusahaan tersebut akan dipimpin secara bersama-sama dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan buruh.
Kedua, sebagai perwujudan dari upaya mekanisasi pertanian dan mewujudkan sosialisme ala Indonesia maka dikeluarkan UU Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) atas dasar landasan melakukan reformasi agraria/ Landreform. Sebagai penegasan pada pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1961 berjudul Djalannya Revolusi Kita:
“Ikut sertakan seluruh pekerdja dalam memikul tanggung djawab produksi dan alat-alat produksi. Djangan ndoro-ndoroan! Pengikutsertaan itu akan melantjarkan dan memperbesar produksi. Landreform dan bagi hasil, harus betul-betul didjalakan. Landreform dan bagi hasil itu juga akan melantjarkan dan memperbesar hasil produksi! Ingat, Produksi, eknomi, adalah perutnya negara. maka dari itu jamak-lumrahlah kalau kaum reaksioner mengkonsentrasikan sabotase-sabotasenja kepada perut negara ini.”
Oleh karenanya dari kutipan pidato tersebut Bung Karno telah memahami bahwa perlu ada elaborasi yang kuat dengan para perusahaan selaluku pemilik alat produksi dengan para buruh. Disertai pula unutk meningkatkan pemenuhan dalam negeri seperti kebutuhan pangan maka petani merupakan kelas yang harus dimaksimalkan pada upaya peningkatan hasil produksi melalui Landreform.
Ketiga, pada pemahaman Ekonomi Terpimpin ini dimaknai sebagai ketidakinginan negara menggunakan modal asing sebagai perwujudan eksploitasi kekayaan alam atau dalam bahasan lain adalah masuknya investasi modal dari asing yang akan melakukan monopoli perekenomian di Indonesia. Modal asing adalah dana pinjaman dari asing tanpa ada ikatan politik dan militer. Sebagai catatan penolakan terhadap modal asing bukanlah pembatasan ikatan perdagangan, namun pembatasan ketergantungan serta ketidaksamaan derajat perdangan seperti yang dilakukan apabila perdangan dengan negara-negara Neo Kolonialisme dan Imperialisme. Koperasi dan perusahaan negara diharapkan menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut.
Keempat, untuk mewujudkan sosialisme ala Indonesia yang berdikari maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi multak dilakukan dengan pengembangan pendidikan yang signifikan. Untuk itu guna membentuk manusia Indonesia yang unggul pada proses industrialisasi tersebut maka dikirimlah ribuan pelajar Indonesia pada pusat-pusat peradaban teknologi sebagai upaya mempersiapkan tenaga-tenaga ahli yang mampu memberikan sumbangsih pada pembangunan industri di dalam negeri. Produk industri dalam negeri hasil temuan dari para pelajar tersebut diharapkan akan mampu meningkat nilai ekspor barang Indonesia pada pasar dunia.
TINJAUN KRITIS
Konsepsi Ekonomi Terpimpin ini memang muncul karena terinspirasi oleh kesuksesan sistem ekonomi berencana yang diterapkan negara-negara sosialis seperti yang diterapkan di Yugoslavia dan RRC dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pembangunan industri dasar sebagai fondasi lanjutan pada proses industrialisasi. Memang pada awalnya pertumbuhan perekenomian ditunjukkan dengan cara signifikan tapi tidak dapat berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Karena ada ketidakseimbangan pada pengelolaan politik serta pengelolaan ekonomi. Maka kemudian negara-negara pun keberlangsungan ekonomi mengadopsi kombinasi antara mekanisme ekonomi yang diatur negara dan mekanisme yang diatur oleh pasar.
Perwujudan sosialisme ala Indonesia melalui Ekonomi Terpimpin ini juga mengalami kelemahan. Tidak adanya kekuatan politik dominan pada masa Demokrasi Terpimpin, dapat kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan besar pada kala itu yakni Presiden Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Dimana proses akselarasi mengenai konsep Ekonomi Terpimpin seringkali diwarnai konflik diantara PKI dan Angkatan Darat yang mempunyai basis massa sehingga menyulitkan Soekarno memobilisasi massa secara keseluruhan demi kepentingan negara. Hal ini berbeda dengan negara-negara sosialis yang sudah mapan seperti RRC dan Yugoslavia dengan Partai Komunis sebagai kekuatan utama memonopoli kekuasaan guna membuat mobilisasi massa untuk kepentingan perwujudan ekonomi negara yang terencana dan terstruktur.
BUMN yang diharapkan sebagai perwujudan negara menguasai sektor-sektor utama ekonomi dengan senjata utamanya berada pada para buruh ternyata tidak mampu mengakumulasikan keuntungan guna menuju sosialisme. Adanya tekanan para pimpinan perusahaan yang dikuasai oleh militer karena adanya pemberlakuan UU Darurat Perang justru memberikan tekanan pada buruh itu sendiri. Disamping itu keuntungan-keuntungan perusaahan negara tidak masuk kedalam kas negara justru para pimpinannya melakukan korupsi guna kepentingan pribadi dan kelompok.
Disamping itu proses produksi tidak berjalan karena timbul stagnansi akibat tidak adanya pergerakan modal. Pertama, mandeknya bantuan negara kreditur barat setelah pernyataan yang ditigaskan dalam istilah Go To Hell With Your Aid, dikarenakan upaya konfrontasinya dengan negara-negara barat. Diakibatkan adanya upaya dari Amerika Serikat mendukung pemberontakan PRRI/Permesta dan Inggris dengan membentuk Negara Federasi Malaysia. Mengakibatkan modal asing masuk melalui saluran-saluran tidak resmi.
Kedua, Nasionalisasi perusahaan Belanda ternyata hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa nasionalisasi hanya mendapatkan mesin dan bangunan pabrik karena modal perusahaan tersebut ada pada negara induknya dalam hal ini berada di Belanda. Celakanya perusahaan negara milih pemerintaha karena ketidakadaan modal ini tidak menjalankan proses produksi secara maksimal akan tetapi hanya menjadi agen penjualan barang dan lisensi. Suntikan modal kepada Perusahaan negara oleh pemerintah dengan menambah jumlah uang beredar ternyata tidak memperbaiki hasil dan meningkatkan hasil produksi, namun justru meningkatkan inflasi.
Interaksi ekonomi politik yang begitu sulit hingga tidak mampu menciptakan titik keseimbangan diantara keduanya ini membuat konsekuensi yang sulit hingga memunculkan sebuah tindakan mengganti pemerintahan. Tidak adanya dominasi politik tertentu kemudian membuat negara tidak mampu menjaga sasaran politik dan ekonomi yang jaraknya sudah terlalu lebar itu. Sebagai dampaknya pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin muncul sebuah tindakan Kontra Revolusioner yang dikenal dengan peristiwa Gestok sebagai kekuatan pembalikan karena merasa sudah tidak ada lagi keseimbangan bandul diantara Politik dan Ekonomi tersebut. Maka ide untuk menciptakan Ekonomi Terpimpin untuk menciptakan Sosialisme Indonesia yang Berdikari (Berdiri Diatas Kaki Sendiri) tersebut telah gagal.
Mohammad Darry
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Sumber Bacaan :
Al-Rahab, Amiruddin. Ekonomi Berdikari Soekarno. Jakarta. Komunitas Bambu. 2014
Kasenda, Peter. Bung Karno Panglima Revolusi. Yogyakarta. Galang Pustaka. 2014
Prof. Dr. Boediono. Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Bandung. Mizan. 2016
Sumber Gambar : bangabudesign.deviantart.com
