Baca Juga
Bulan Oktober ini, pemerintah telah menerapkan sistem gerbang tol tanpa transaksi uang tunai. Tujuannya adalah untuk memangkas waktu antrean yang dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di ruas masuk jalur tol.
Namun, baru beberapa hari diterapkan, kebijakan ini menimbulkan banyak problematika. Pertama adalah kesiapan yang belum memadai dari penyedia kartu uang elektronik. Menurut pengakuan Fahmi, salah satu pengguna jalan tol, ia kesulitan dalam mengisi kartu uang elektroniknya sehingga ia tidak bisa masuk ke jalur tol.
“saya sudah masuk kebeberapa minimarket untuk top-up kartu saya. Cuman alasannya sedang gangguan”
Permasalahan yang kedua adalah justru sering kali pembayaran non-tunai yang dinilai dapat memangkas kemacetan malah membuat antrean makin parah. Berdasarkan pengamatan reporter mindis.id di lapangan, ada kasus dimana seseorang lupa untuk mengisi kartunya saat berada di gerbang tol. Lalu ia meminjam kartu uang elektronik pada mobil dibelakangnya dan memberikan uang tunai sebagai ganti peminjaman kartu.
Tidak hanya itu saja, peminjaman kartu ini pun bisa berdampak pada kasus kriminalitas. Misalnya saat seseorang meminjam kartu pada mobil dibelakangnya untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, kartunya dibawa dicuri oleh si peminjam.
Yang ketiga adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dijumpai dibeberapa titik gerbang tol di Jakarta Selatan, bahwa ada beberapa warga yang tidak tahu bahwa jalan tol sekarang tidak melayani transaksi tunai. Kurangnya sosialisasi ini juga berdampak pada warga luar kota yang tidak mengetahui aturan tersebut.
Solusi Untuk Pemerintah
Dari beberapa permasalahan ini, penulis mencoba untuk memberikan solusi. Yang pertama adalah untuk pemerintah sebaiknya lebih mempersiapkan lagi lokasi – lokasi untuk pengisian kartu sehingga memudahkan masyarakat dalam pengisian kartu.
Kedua adalah selalu disediakan petugas yang akan memberikan kartu tambahan guna mengantisipasi seseorang yang kehabisan saldo di kartu elektroniknya ataupun tidak memiliki kartu elektronik. Kartu tambahan ini berisikan satu kali pembayaran yang nantinya dapat ditukar kembali atau refund di tempat – tempat yang telah ditunjuk atau bekerja sama dengan pemerintah.
Yang ketiga adalah lebih gencar lagi untuk sosialisasi. Khususnya bagi warga masyarakat di luar Jakarta. Sebab, Jakarta adalah sebuah ibu kota yang setiap minggunya ribuan kendaraan masuk dari luar kota.
Ahmad Hidayah
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Sumber Gambar : Matakota.id
